WhatsApp dan Instagram Dibatasi, Pelapak Sulit Berdagang Online

Article

Jakarta - Keputusan pemerintah membatasi akses ke sejumlah media sosial seperti Facebook, Instagram dan layanan pesan WhatsApp untuk sementara waktu cukup mempersulit kalangan pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa online. Sejumlah pengusaha online hingga pelaku e-commerce dari berbagai skala usaha mengaku merasakan dampak langsung atas keputusan pemerintah tersebut.

Pemilik usaha mikro, kecil, menengah yang menjajakan kue secara online melalui Instagram, yakni Frannoto, misalnya. Frannoto yang memiliki merek dagang Nyicipkue mengatakan penjualan produknya menurun drastis pada 22 Mei 2019 lalu. 

Selama satu hari penuh, Frannoto hanya mencatatkan satu pesanan kue pie. "Biasa ada orderan belasan tiap hari. Kemarin cuma satu loyang," ujarnya melalui aplikasi WhatsApp. 

Lebih jauh Frannoto mengatakan pesanan dari pelanggan mulai mandek pukul 10.00 WIB. Kerugian yang ditanggung pun mencapai jutaan dengan asumsi per loyang kue dijual seharga Rp 60-100 ribu. Kerugian ditanggung lantaran perputaran uang usahanya mandek. 

"Belanjaan bahan saya juga di-pending kemarin. Enggak jadi dikirim oleh jasa ekspedisi, padahal urgent butuh," ucap Frannoto. Imbas sepinya pelanggan karena pesanan dirasakan Frannoto hingga Kamis siang. Menurut dia, lesunya pemesanan terjadi sebagai Internet yang belum stabil dan arus pengiriman barang yang belum lancar. 

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyebutkan bahwa pembatasan akses ke sejumlah fitur-fitur di media sosial hanya bersifat sementara. Meskipun tidak bisa mengirim gambar dan video secara cepat di Facebook, Instagram, WhatsApp dan Twitter, Rudiantara memastikan pengiriman teks masih normal. Layanan panggilan suaran dan SMS secara seluler juga dipastikan normal.

Pembatasan, kata Rudiantara, dilakukan karena banyak informasi yang viral, cepat menyebar, dan langsung berpengaruh pada kondisi psikologis masyarakat terkait demo 22 Mei hari ini. “Jadi kita akan mengalami pelambatan kalau download atau upload video juga foto,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan keputusan pemerintah ini harus diambil mengingat kebutuhan untuk keamanan negara. Ia juga memastikan bahwa tindakan yang dilakukan melihat kondisi dan situasi, dan tidak sewenang-wenang.

"Kami juga sangat menyesalkan dan ini harus kita lakukan, semata-mata bukan sewenang-wenang, bukan, tetapi mengajak bahwa ini upaya untuk mengamankan negeri kita tercinta ini," ujar Wiranto. "Demi negeri ini, tuntutan untuk 2-3 hari tidak lihat gambar gak apa apa, iya kan."

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebutkan pembatasan fitur di WhatsApp salah satunya karena aplikasi ini diketahui sering digunakan untuk memprovokasi aksi massa yang terjadi sejak Selasa lalu. 

Argo menyebutkan, salah satu tersangka dari 257 tersangka yang telah dipenjarakan terkait aksi itu, menggunakan layanan Whatsapp Group untuk terus mengundang massa aksi agar bertindak anarkis terhadap anggota Polri. Tindak anarkis itu diarahkan ke aparat kepolisian yang memberi pengamanan massa aksi di sejumlah titik di Bawaslu, Petamburan dan Polsek Gambir.

"Jadi tidak hanya ada provokasi lapangan yang kami amankan, tetapi juga ada yang provokasi massa melalui Whatsapp Group," kata Argo, Rabu, 22 Mei 2019. "Tersangka ini mengirim foto aksi anarkis di sejumlah lokasi, agar massa terpancing."

Lain lagi cerita pemilik lapak Aimeeko.id di Tokopedia dan Instagram dengan nama akun @novera_vee. Wanita yang sering disapa dengan Mak Jubai ini mengaku sangat kesulitan dengan dibatasinya akses ke platform Instagram dan WhatsApp oleh pemerintah.

"Sangat terpengaruh. Aku gak bisa buka WA dan belum bisa posting di Instagram," ujarnya pada Tempo. "Mobile banking juga lemot."

Padahal, sehari-hari wanita yang menjual berbagai perabotan memasak ini mengandalkan Instagram sebagai media promosi dagangannya sehari-hari. Ia juga sudah mencoba membuka blokir WhatsApp dengan men-download aplikasi VPN (virtual private network), namun aksesnya masih belum pulih sempurna. "Belum bisa posting di IG, cuma bisa lihat caption," tuturnya. "(VPN) Gak terlalu berpengaruh."

Ibu dua anak ini berharap pemerintah segera mencabut pembatasan akses ke sejumlah media sosial dan WhatsApp itu. "Karena kita juga harus ngebut pengiriman sebelum mudik," katanya. 

Hal senada disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Mussyco, Desty Rama Rumondang. Pemilik layanan aplikasi pemesanan grup musik live itu mengatakan lambatnya sambungan ke Internet berpengaruh pada kunjungan konsumen ke situsnya.

Menurut data yang dipaparkan Desty melalui Google Analytic, kunjungan konsumen hari itu ke laman perseroannya menurun tajam sebesar 6,3 persen ketimbang hari sebelumnya. Kunjungan minimal saban hari tercatat sebesar 64 pelanggan. Sedangkan pada hari unjuk rasa besar-besaran itu, kunjungan maksimal hanya 60 user. "Pencarian laman kami di Google juga menurun 20 persen dari peringkat 35 ke 28," ujar Desty dalam pesan pendek, Kamis, 23 Mei 2019. 

Desty mengatakan penurunan jumlah kunjungan pelanggan ini merupakan buntut dari upaya pemerintah memblokir sejumlah akses layanan Internet. Pemblokiran dilakukan untuk menekan adanya dampak penyebaran hoaks atau berita palsu.

Aksi massa 22 Mei 2019 yang lalu juga turut mempengaruhi operasional perusahaan bervaluasi unicorn, Bukalapak. Perusahaan itu mesti menunda pengiriman barang untuk konsumen lantaran arus logistik terhambat karena menghindari jalur-jalur rawan akibat demo tersebut. 

"Untuk hal pengiriman, pengguna telah diberitahu melalui 'Push Notification' dan memahami bahwa pengiriman barang kemarin, 22 Mei 2019, di sekitar area terdampak akan sedikit tertunda," ujar Head of Corporate Communication Bukalapak Intan Wibisono dalam pesan pendek kepada Tempo, Kamis, 23 Mei 2019. 

Meski begitu, dampak keterlambatan hanya terjadi sehari karena saat ini operasional Bukalapak telah berjalan lancar. Intan bahkan mengklaim animo masyarakat untuk berbelanja online meningkat. "Pengiriman barang oleh mitra logistik kami di luar area itu juga berjalan dengan normal," ucapnya. 

Hal senada disampaikan oleh Vice Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak. Ia  mengatakan tidak ada dampak signifikan terhadap ekosistem perusahaan setelah aksi massa pecah. "Kami tetap positif. Tokopedia percaya pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk menjaga situasi tetap kondusif," ucapnya. 

Sejumlah e-commerce yang sempat merasakan kesulitan ketika akses di media sosialnya dibatasi itu diduga karena mereka selama ini juga tak sedikit menggantungkan promo lewat Instagram, Facebook dan WhatsApp. 

Sebelumnya diberitakan aksi massa dilakukan mulai Selasa, 21 Mei 2019, oleh sekelompok pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Massa menolak hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan oposisi Prabowo, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, memenangkan kontestasi. Aksi ini tak hanya berakhir ricuh dan menimbulkan korban jiwa, tapi sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. 

TEMPO.CO, 
 



Headline