Jangan Paksa Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Article

Jakarta, - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate meminta publik tidak menekan-nekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Menurut Johnny, semua masukan, saran dan kritik dari publik telah didengar Presiden Jokowi dan DPR.

"Semua masukan, saran dan kritikan dar publik baik yang setuju revisi maupun yang tidak setuju revisi sudah didengar oleh Presiden Jokowi dan DPR," ujar Johnny saat dihubungi, Rabu (9/10/2019).

Johnny mengakui bahwa Perppu sebenarnya merupakan langkah konstitusional yang bisa diterbitkan Jokowi dalam situasi kegentingan memaksa. Namun, kata Johnny, Perppu tersebut tidak final dan mengikat karena harus mendapatkan persetujuan DPR lagi.

"Jadi, Perppu KPK tidak otomatis menyelesaikan masalah, bisa saja menimbulkan kisruh politik lebih lanjut karena di masyarakat sendiri sudah terbelah, ada yang setuju revisi dan ada yang menolak," ungkap dia.

Nasdem, kata Johnny, lebih mendorong pihak-pihak yang tidak setuju dengan UU KPK hasil revisi untuk mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, JR ke MK merupakan langkah yang tepat agar publik nantinya mendapatkan putusa yang final dan mengikat atas UU KPK hasil revisi.

"Uji materi di MK juga bisa berlangsung cepat, tergantung pertimbangan majelis hakim dan permintaan pemohon. DPR dan pemerintah siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur dalam UU KPK hasil revisi," pungkas dia.

Sumber: BeritaSatu.com
 



Headline